Diskominfo Kukar menggelar rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pendataan ulang aplikasi yang digunakan OPD di Kukar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu (11/10/22) hingga Kamis (12/10/22) di Hotel Mercure Samarinda.
Rapat Koordinasi(Rakor) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dengan tema Percepatan SPBE Dengan Strategi Pelayanan Digital Terpadu Melalui Digital Mobile Team Kutai Kartanegara (LOBIKU) dibuka oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Totok Heru Subroto dan diikuti seluruh OPD se Kutai Kartanegara.
Asisten 3 Sekretariat Daerah Totok Heru Subroto yang membacakan sambutan Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa semangat digitalisasi sudah dikenal di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak awal masa otonomi daerah.
"SPBE bukan hal yang baru. Dulu dikenal dengan E- Government. Saat ini Pemkab Kukar dalam program Prioritas Kukar Idaman mengenal Program Digitalisasi Layanan Publik (DISAPA)," ujarnya.
Dijelaskannya bahwa semangat digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Kukar sudah dimulai sejak era otonomi daerah. Kukar sudah melakukan trasformasi digital disektor administrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan good goverment, yaitu birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani.
Disampaikannya bahwa saat ini adalah masa digital. Maka banyak bidang kehidupan dan pekerjaan akan terdampak. "Untuk itu perlu literasi digital untuk mendidik dan menyiapkan masyarakat untuk berpartisipaai dan berkolaborasi dalam pelayanan," ujarnya.
"Kita harus menyiapkan masyarakat agar dapat beradaptasi dengan teknologi, khususnya teknologi digital, ujarnya. Disampaikannya bahwa
meningkatnya literasi digital akan mendorong partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal," tegasnya.
Diharapkannya SPBE dapat memperluas jangkauan pemerintah untuk melayani publik dan dilaksanakan dengan komitmen yg tinggi mulai dari pimpinan hingga staf.
Diingatkannya bahwa digitalisasi pemerintahan bukan hanya tugas Diskominfo, Bappeda, dan BPKAD saja. "Digitalisasi memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah dan pejabat pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa," pesannya.
"Ini harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, tidak sektoral, sehingga layanan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien. SPBE harus dapat menjadi katalis terwujudnya pilar smart governance untuk menjadikan kabupaten kukar sebagai salah satu smart city di Indonesia,"harapnya.
Diakhir sambutannya disampaikan, "Kabupaten Kukar sebagai salah satu kawasan penunjang IKN, harus siap meningkatkan kualitas SDM yang inovatif,berdaya saing dan mandiri sesuai dengan visi dan misi Kukar Idaman," pungkasnya.
